Jakarta, CompasBMR.com – Arah kebijakan fiskal Indonesia tahun 2026 resmi mengalami perombakan besar. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa memperkenalkan sejumlah gebrakan baru yang membuat postur RAPBN 2026 berubah signifikan dibandingkan rancangan sebelumnya di era Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Perubahan paling mencolok adalah pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meningkat dari 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,68 persen PDB. Kenaikan ini langsung menjadi sorotan, mengingat Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan defisit bisa ditekan hingga 0 persen pada 2027 atau 2028.
Defisit Masih Aman
Menkeu Purubaya menegaskan bahwa pelebaran defisit APBN tidak berbahaya bagi kesehatan fiskal. Menurutnya, selama masih berada di bawah ambang 3 persen, keuangan negara tetap aman dan terjaga.
“Defisit di bawah 3 persen itu tidak apa-apa. Justru diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, fiskal kita tetap sehat,” ujar Purubaya di Jakarta, Selasa (24/9/2025).
Ia juga menambahkan bahwa meski alokasi transfer daerah 2026 lebih rendah dibanding realisasi tahun 2025, manfaat ekonomi yang dirasakan di daerah tidak akan berkurang. Sebab, sebagian besar belanja pusat juga disalurkan langsung ke daerah.
Target Pendapatan dan Belanja Naik
Dalam postur RAPBN 2026, target penerimaan negara mengalami kenaikan dari Rp3.147 triliun menjadi Rp3.153 triliun. Sementara itu, belanja negara juga ditingkatkan, termasuk belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.
Untuk transfer ke daerah, anggaran naik dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Meski demikian, jika dibandingkan dengan realisasi APBN 2025, nilai transfer ini masih mengalami penurunan.
“Yang penting bagi pemerintah pusat adalah memastikan manfaat ekonomi tetap mengalir ke daerah. Saya akan paksa dan monitor agar belanja daerah tidak terlambat, seperti pengalaman sebelumnya,” tegas Purubaya.
Gebrakan Menteri Keuangan
Sejak resmi menjabat, Purubaya sudah mencatatkan setidaknya lima gebrakan penting yang mengubah arah kebijakan fiskal Indonesia. Pertama, menarik dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia dan memindahkannya ke bank-bank Himbara. Kedua, menaikkan defisit APBN ke 2,68 persen.
Gebrakan ketiga adalah menaikkan tarif cukai rokok dan memperketat pemberantasan rokok ilegal. Keempat, menolak usulan tax amnesty jilid III yang dinilai menimbulkan moral hazard. Dan yang kelima, melakukan penarikan dana dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang serapannya rendah, serta patroli langsung ke kementerian untuk memastikan efisiensi belanja.
Fokus pada Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, pada tahun anggaran berjalan, serapan MBG masih rendah, hanya sekitar 15–20 persen dari total Rp71 triliun yang disiapkan.
Purubaya menegaskan tidak segan menarik anggaran MBG jika penyerapan tidak optimal. Dana tersebut rencananya dialihkan ke program yang lebih produktif, seperti bantuan beras, program padat karya, maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kalau penyerapannya kecil, itu artinya uang menganggur. Lebih baik ditarik untuk dialihkan ke program yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Pandangan Ekonom
Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudistira, menilai kebijakan fiskal ekspansif yang diambil Purubaya memang diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengingatkan agar kualitas belanja tetap dijaga.
“APBN ekspansif itu baik, tapi pertanyaan krusialnya adalah pos belanja apa yang diekspansifkan. Kalau untuk infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pelayanan publik, itu tepat. Tapi kalau belanja hanya untuk birokrasi, tentu harus hati-hati,” ungkap Bima dalam program Kompas Bisnis.
Bima juga menyoroti alokasi transfer ke daerah. Meski meningkat dibanding rancangan sebelumnya, jumlahnya masih lebih kecil dibanding realisasi 2025. Padahal, daerah memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi.
“Kalau dana ke daerah kecil, pemda bisa mencari tambahan dari rakyat kecil, seperti menaikkan pajak PBB atau retribusi warung. Ini tidak sehat. Pemerintah pusat harus bantu daerah agar belanja lebih efisien dan tidak boros pada birokrasi,” tambahnya.
Alternatif Penerimaan Negara
Di sisi lain, Bima mengapresiasi sikap Purubaya yang menolak tax amnesty jilid III. Menurutnya, ada banyak opsi lain untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat.
“Pajak SDA seperti sawit, batubara, timah, emas, itu banyak bocor. Kalau diperbaiki kepatuhannya, potensi tambahan penerimaan bisa mencapai Rp254 triliun. Belum lagi pajak karbon, regulasinya sudah ada, tinggal dijalankan,” kata Bima.
Ia juga mendorong pemerintah untuk menggunakan instrumen kreatif seperti debt swap, yakni menukar beban utang dengan pembiayaan program sosial. Dengan begitu, utang bisa berkurang tanpa mengorbankan program prioritas.
Antara Visi dan Realitas
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya agar Indonesia memiliki APBN dengan defisit 0 persen pada 2027 atau 2028. Namun, dengan defisit 2026 justru melebar, target tersebut dinilai masih jauh dari kenyataan.
Bima menilai yang terpenting bukan sekadar angka defisit, melainkan hasil nyata dari kebijakan fiskal. “Apakah pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,2 persen? Apakah lapangan kerja formal bertambah, kemiskinan berkurang, dan ketimpangan menurun? Itu yang harus jadi ukuran,” tegasnya.
Menjaga Kepercayaan Investor
Meski demikian, gebrakan Purubaya diyakini bisa menjaga optimisme pasar. Dengan disiplin fiskal yang tetap terjaga di bawah batas defisit 3 persen, investor diharapkan semakin percaya pada stabilitas ekonomi Indonesia.
“Jika ekspansi belanja ini berhasil, bukan hanya konsumsi dan lapangan kerja yang meningkat, tapi juga kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin kuat,” kata Bima.
Penutup
Perombakan RAPBN 2026 menandai babak baru kebijakan fiskal Indonesia. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa, APBN diarahkan lebih ekspansif, dengan risiko pelebaran defisit. Namun, pemerintah meyakini langkah ini tetap aman dan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan belanja negara benar-benar produktif, serapan program seperti MBG lebih optimal, serta penerimaan negara ditingkatkan tanpa membebani rakyat kecil.
Jika hal itu tercapai, maka meski defisit meningkat, APBN 2026 bisa menjadi instrumen penting bagi terwujudnya ekonomi Indonesia yang lebih tangguh dan inklusif.(**/Red)
