Jakarta, CompasBMR.com — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menempuh langkah agresif untuk menghidupkan kembali dua mesin utama ekonomi, yakni moneter dan fiskal. Hal ini dilakukan di tengah perlambatan pertumbuhan kredit, lemahnya penerimaan negara, dan risiko likuiditas yang ketat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia akan ditarik dan ditempatkan ke perbankan nasional. Dari total Rp425 triliun dana idle di BI, tahap pertama Rp200 triliun akan langsung dialirkan ke bank-bank kelompok Himbara.
“Kami meminta Bank Sentral agar tidak menyerap kembali dana ini. Tujuannya supaya likuiditas benar-benar masuk ke perekonomian dan mendorong kredit ke sektor riil,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Pertumbuhan Melambat
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen (yoy). Angka ini masih solid, tetapi belum mampu melampaui capaian era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang rata-rata tumbuh 6 persen per tahun.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara semester I 2025 mencapai Rp1.202,8 triliun atau sekitar 40 persen target APBN, turun 9 persen dibanding periode sama tahun lalu. Belanja negara baru terserap Rp1.406 triliun (38,8 persen target). Defisit APBN tercatat Rp204,2 triliun atau 0,84 persen dari PDB, masih dalam batas aman.
Di sektor moneter, pertumbuhan uang primer (M0 adjusted) pada Agustus 2025 tercatat 7,3 persen yoy, atau Rp1.961,3 triliun. Sementara pertumbuhan uang beredar luas (M2) berada di kisaran 5–7 persen yoy, relatif lebih rendah dibanding dekade lalu.
Adapun penyaluran kredit perbankan melambat signifikan. Per Juni 2025 pertumbuhan kredit masih 7,77 persen yoy, tetapi merosot ke 7,03 persen pada Juli, terendah sejak Maret 2022. Sejumlah lembaga memproyeksikan pertumbuhan kredit akhir tahun hanya berada pada kisaran 7–9 persen yoy.
Dorongan Fiskal
Untuk mempercepat belanja negara, pemerintah berencana menggelar jumpa pers bulanan bersama pimpinan kementerian/lembaga. Tim percepatan juga akan diturunkan untuk membantu instansi dengan penyerapan anggaran rendah. Fokus diarahkan pada tiga pos belanja besar yang dianggap paling strategis.
“Belanja pemerintah tidak boleh lagi menunggu akhir tahun. Harus segera terasa dampaknya di masyarakat dan sektor usaha,” kata Purbaya.
Harapan dan Risiko
Ekonom menilai, strategi penyuntikan dana dan percepatan belanja dapat menjadi pemicu agar sektor swasta kembali bergerak. Namun, sejumlah risiko masih membayangi, mulai dari inflasi impor akibat pelemahan rupiah, hingga rendahnya daya beli yang menekan permintaan kredit.
Jika langkah moneter dan fiskal dapat berjalan sinkron, pertumbuhan M0 diperkirakan bisa bertahan di kisaran 6–8 persen hingga akhir tahun, sedangkan M2 berada pada kisaran 5–8 persen yoy.
Pemerintah berharap langkah ini mampu mengembalikan kepercayaan pasar, menggerakkan sektor swasta, dan memperkuat fundamental ekonomi yang sempat melemah pada periode sebelumnya.(**/Red)
