Jakarta, CompasBMR.com – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo sama-sama memberi perhatian besar pada langkah cepat Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani. Hanya dalam hitungan hari, Purbaya langsung membuat gebrakan kebijakan fiskal yang menuai sorotan publik. Dari membongkar dana pemerintah Rp425 triliun yang lama mengendap, hingga menyalurkan ratusan triliun rupiah ke perbankan, semua langkahnya mendapat respons luas dari masyarakat dan pasar keuangan.
Bahkan Jokowi menyebut, pendekatan Purbaya berbeda jauh dengan Sri Mulyani. Sementara itu, di tengah popularitasnya yang melonjak, Purbaya juga menyinggung soal gajinya sebagai menteri yang menurutnya “masih kecil” dibandingkan ketika ia bertugas di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Bongkar Dana Rp425 Triliun: Penyebab Sulit Cari Kerja di Era Sri Mulyani
Gebrakan pertama Purbaya datang ketika ia mengungkap adanya dana pemerintah sebesar Rp425 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia pada era kepemimpinan Sri Mulyani. Menurut Purbaya, hal itu menjadi salah satu penyebab utama sulitnya penciptaan lapangan kerja dalam beberapa tahun terakhir.
“Selama ini ada uang pemerintah yang justru tidak diendapkan di Bank Indonesia. Jumlahnya tak main-main, yakni Rp425 triliun. Duit yang mengendap inilah menjadi penyebab kenapa lapangan pekerjaan sulit diciptakan. Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat,” kata Purbaya dalam keterangannya. Senin (15/9/25)
Ia menilai kebijakan tersebut salah kaprah karena membuat likuiditas di pasar keuangan seret. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan masyarakat kesulitan mencari kerja. Untuk itu, Purbaya berjanji akan menarik Rp200 triliun dari dana tersebut untuk disalurkan ke bank swasta maupun bank milik negara.
“Dana itu saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah. Bank tidak mungkin membiarkan uang itu diam. Mereka terpaksa mencari return lebih tinggi. Artinya, kredit akan tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan ekonomi bergerak,” tegasnya.
Langkah ini mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap penyaluran dana tersebut dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Jokowi: Purbaya Beda Mazhab dengan Sri Mulyani
Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut mengomentari penunjukan Purbaya sebagai Menkeu baru. Menurutnya, Purbaya adalah sosok yang sudah lama ia kenal dan memiliki pandangan ekonomi berbeda dengan Sri Mulyani.
“Bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus. Mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” ujar Jokowi di Solo.
Jokowi menambahkan, pergantian Menkeu ini ternyata disambut positif oleh pasar. Ia mencontohkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah yang sempat melemah namun kembali menguat setelah Purbaya resmi menjabat.
“Kalau pasar menerima, artinya investor kembali percaya. Aliran uang akan masuk ke negara kita lagi,” jelas Jokowi.
Sementara itu, Purbaya menekankan dirinya bakal memaksimalkan belanja pemerintah untuk mempercepat perputaran ekonomi. Menurutnya, salah satu penyebab ekonomi lesu di kuartal III 2025 adalah lambatnya realisasi belanja.
“Saya ingin nanti di akhir tahun 2025 semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi tidak ada lagi sisa anggaran yang berlebihan seperti dulu,” kata Purbaya.
Gaji Menteri Keuangan Tembus Rp93 Juta, Purbaya Bilang Masih Kecil
Di tengah sorotan publik, topik lain yang ramai diperbincangkan adalah soal gaji Menteri Keuangan. Dalam sebuah kesempatan, Purbaya secara blak-blakan mengaku gajinya saat ini relatif kecil dibandingkan saat ia bekerja di LPS.
“Kalau di LPS dulu gaji saya lumayan. Jadi kalau sekarang sebagai Menkeu, gaji ini jauh lebih kecil. Bedanya hanya soal gengsi saja,” ucap Purbaya sambil tersenyum.
Berdasarkan regulasi, gaji pokok seorang menteri ditetapkan sebesar Rp5,04 juta per bulan, ditambah tunjangan jabatan Rp13,6 juta. Selain itu, Menkeu juga berhak atas tunjangan kinerja hingga Rp74,9 juta. Bila ditotal, penghasilan menteri keuangan per bulan mencapai sekitar Rp93,5 juta.
Selain gaji, menteri juga mendapat fasilitas rumah dinas di kawasan elit Jakarta serta mobil dinas. Namun semua fasilitas itu wajib dikembalikan setelah masa jabatan berakhir.
Risiko Global Mengintai Setelah Dana Rp200 Triliun Disalurkan
Meski langkah Purbaya menyalurkan Rp200 triliun ke perbankan dinilai mampu menggerakkan ekonomi domestik, sejumlah ekonom menilai kebijakan ini membawa risiko tersendiri.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurrahman, mengingatkan bahwa bantalan kas pemerintah atau saldo anggaran lebih (SAL) kini relatif tipis.
“Dari Rp240 triliun, sebagian besar sudah dipakai. Sisa SAL diperkirakan hanya Rp138,4 triliun. Padahal kebutuhan rutin bulanan pemerintah bisa ratusan triliun, terutama untuk gaji aparatur, pembayaran bunga SBN, dan transfer ke daerah,” jelas Rizal.
Ia menekankan, langkah Purbaya hanya aman jika dana Rp200 triliun yang ditempatkan di bank benar-benar likuid dan bisa segera ditarik ketika diperlukan. Jika tidak, posisi kas pemerintah bisa rentan menghadapi ketidakpastian global, mulai dari perang dagang hingga gejolak geopolitik.
Respons Publik dan Tantangan ke Depan
Langkah cepat Purbaya memang menuai banyak pujian. Di media sosial, netizen ramai membandingkan gaya Purbaya yang dinilai lebih terbuka dibanding Sri Mulyani. Transparansi kebijakan fiskal serta komitmen memaksimalkan belanja negara membuat publik merasa lebih dekat dengan kebijakan pemerintah.
“Pak Purbaya ini beda, lebih lugas dan cepat. Rakyat jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan uang negara,” tulis salah satu komentar warganet di platform X.
Namun, tantangan ke depan jelas tidak ringan. Di satu sisi, Purbaya harus menjaga likuiditas dan kepercayaan pasar. Di sisi lain, ia dituntut mampu menjaga defisit, mengendalikan utang, serta menghadapi risiko eksternal yang semakin tinggi.
Kesimpulan
Kehadiran Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru di kabinet Prabowo Subianto membawa warna baru dalam arah kebijakan fiskal Indonesia. Mulai dari membongkar dana mengendap Rp425 triliun, memaksimalkan belanja pemerintah, hingga menyalurkan Rp200 triliun ke perbankan, semuanya menjadi gebrakan besar yang langsung dirasakan dampaknya oleh pasar dan publik.
Prabowo dan Jokowi pun sama-sama menaruh harapan besar pada Purbaya. Popularitasnya di mata netizen juga terus meningkat karena dianggap lebih terbuka dalam menyampaikan kebijakan.
Meski begitu, risiko global masih membayangi. Kini, publik menanti sejauh mana Purbaya mampu membuktikan dirinya sebagai arsitek keuangan negara yang tidak hanya cepat mengambil langkah, tapi juga mampu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.(**/Red)
