COMPASBMR.COM, Jakarta – Terkait pemeriksaan KPK, Senin (15/5//23) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto (SSM) akhirnya angkat bicara.
Sachrul membenarkan adanya panggilan KPK terhadap dirinya yakni terkait klarifikasi soal LHKPN miliknya pada periode pelaporan 2022.
Selain pemeriksaan. Kata Sachrul, KPK juga meminta sejumlah dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan PBB dan pembelian aset sebelum dan sesudah menjadi pejabat Negara.
“Benar tadi saya sudah mengisi formulir dan melakukan klarifikasi, di bagian klrifikasi LHKPN, tentu pemeriksaan ini baik, sebab KPK memiliki metode sendiri dalam melakukan klarifikasi dan ini membuat kami mengerti bahwasanya pelaporan LHKPN menjadi sangat penting untuk pejabat Negara,“beber Sachrul kepada wartawan. Selasa (16/5/23).
Lanjut Sachrul, bahwa intinya ada sejumlah aset yang sudah dihapus tapi muncul dalam pelaporan LHKPN-nya tahun 2022, hal inilah yang diperbaiki.
“Jadi kalau ada aset yang di jual harus dilengkapi dengan bukti jual beli, begitu juga kalau ada aset yang bertambah harus dilengkapi dokumennya serta sumber perolehannya,”ungkap Sachrul.
Selain itu dia berpesan kepada masyarakat Boltim agar tetap tenang dan tidak usah menangapi berbagai komentar miring di media sosial dan facebook karena hanya membuang buang energi.
“Pasti semakin tinggi pohon semakin kencang di hantam angin, jadi kalau tidak mau di hantam angin, maka jadilah rumput, tapi harus rela terinjak injak, hidup ini pilihan dan semua jabatan memiliki resiko,”tambah mantan jurnalis.
Penulis: Mudrik Mamonto
