Jakarta, CompasBMR.com — Rapat Paripurna DPR pada Selasa (24/9/2025) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang. APBN pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu hadir dengan ambisi besar: meletakkan fondasi menuju pertumbuhan ekonomi tinggi 8 persen dalam jangka menengah.
Namun, di balik optimisme yang disampaikan pemerintah, sejumlah tantangan besar menanti. Realisme politik fiskal, kapasitas birokrasi, hingga kondisi ekonomi global akan sangat menentukan apakah target ambisius itu dapat tercapai atau sekadar menjadi janji politik.
APBN Ekspansif, Target Tinggi
Menteri Keuangan dalam pidato mewakili Presiden menyampaikan bahwa APBN 2026 disusun ekspansif dengan belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun. Dari jumlah itu, transfer ke daerah mencapai Rp 693 triliun. Sementara pendapatan negara diperkirakan Rp 3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit dipatok Rp 689,1 triliun atau 1,68 persen dari PDB.
APBN ini juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah sekitar Rp 16.500 per dolar AS. Dalam horizon menengah, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 8 persen agar dapat naik kelas menjadi negara maju.
Di titik inilah muncul pertanyaan besar. Sejarah menunjukkan Indonesia memang pernah tumbuh rata-rata di atas 6 persen sebelum krisis Asia 1997/1998. Namun, sejak itu, pertumbuhan di atas 6 persen nyaris tak pernah tercapai secara konsisten. Target 8 persen jelas amat ambisius, terlebih di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Delapan Agenda Prioritas
APBN 2026 diarahkan pada delapan agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, program makanan bergizi gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Alokasi anggaran besar terlihat pada sektor pendidikan (Rp 769,1 triliun), ketahanan energi (Rp 402,4 triliun), dan program MBG (Rp 335 triliun). Program makanan bergizi gratis, yang sejak kampanye menjadi salah satu janji unggulan Prabowo, mendapat sorotan publik. Selain dampak positif pada gizi anak, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh mekanisme distribusi, kapasitas pelaksana di daerah, dan keterhubungan dengan rantai pasok lokal.
Sementara itu, Rp 164,7 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan. Anggaran ini diarahkan bagi peningkatan produktivitas pertanian, stabilisasi harga, dan kesejahteraan petani. Jika dijalankan tepat, program ini bisa menjadi penopang utama ketahanan ekonomi. Namun, tanpa reformasi struktural—mulai dari tata kelola pupuk hingga akses petani terhadap pasar—anggaran besar itu berisiko tidak menghasilkan lonjakan produktivitas yang diharapkan.
Sumietonomics dan Mesin Pertumbuhan
Pemerintah memperkenalkan konsep Sumietonomics sebagai basis strategi pembangunan. Tiga pilarnya adalah pertumbuhan tinggi, pemerataan manfaat, dan stabilitas nasional yang dinamis. Konsep ini menekankan pentingnya sinkronisasi mesin pertumbuhan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi riil.
Langkah konkret yang sudah ditempuh, misalnya penempatan dana kas pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Tujuannya agar dana murah tersebut segera disalurkan sebagai kredit produktif untuk mendorong konsumsi dan investasi.
Namun, kebijakan semacam ini tak lepas dari risiko. Jika perbankan enggan menyalurkan kredit ke sektor produktif atau justru memilih sektor konsumtif yang cepat, efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian bisa mengecil. Selain itu, pengawasan atas kualitas kredit perlu ketat agar tidak memunculkan beban baru di sektor keuangan.
Risiko Fiskal dan Politik Anggaran
Dengan belanja yang sangat besar, keberhasilan APBN 2026 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan efektivitas program. Sejarah menunjukkan masalah klasik penyerapan anggaran dan kebocoran masih menghantui.
Dalam pidatonya, pemerintah sendiri menyadari persoalan penyerapan anggaran yang sering “nongkrong” di rekening pemerintah atau di Bank Indonesia. Untuk itu, DPR diminta aktif mengawasi pelaksanaan APBN agar dana tidak mengendap dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Secara politik, program-program populis seperti MBG jelas memberi keuntungan legitimasi bagi pemerintahan baru. Namun, tanpa tata kelola yang baik, program ini bisa menimbulkan beban fiskal jangka panjang dan berpotensi menekan ruang fiskal bagi program lain.
Kesejahteraan dan Target Sosial
APBN 2026 menargetkan perbaikan nyata dalam kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk bekerja diproyeksikan naik menjadi 153 juta orang, dengan penciptaan 3,4–4 juta lapangan kerja baru. Angka pengangguran diharapkan turun ke kisaran 4,4–4,96 persen.
Selain itu, jumlah penduduk miskin ditargetkan turun hingga di bawah 20 juta orang atau sekitar 7,5 persen dari total populasi. Rasio gini diturunkan menjadi 0,37–0,38. Target-target ini, jika tercapai, akan membawa Indonesia pada capaian sosial yang signifikan.
Namun, sejumlah ekonom menilai capaian tersebut sulit diraih jika strategi industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan UMKM tidak berjalan konsisten. Lapangan kerja berkualitas sulit tercipta hanya dengan ekspansi anggaran; dibutuhkan transformasi struktural yang mendalam.
Jalan Panjang Menuju 8 Persen
Ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo adalah visi besar yang bisa menjadi arah baru pembangunan. Namun, realitas menunjukkan jalan menuju ke sana penuh tantangan.
Faktor global—seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, tensi geopolitik, hingga transisi energi—akan memengaruhi ruang gerak Indonesia. Di dalam negeri, birokrasi yang gemuk, regulasi yang sering berubah, serta rendahnya kapasitas daerah dalam mengeksekusi anggaran masih menjadi hambatan klasik.
APBN 2026 memang telah disusun ekspansif dan penuh optimisme. Akan tetapi, efektivitas implementasi, keberanian melakukan reformasi struktural, serta konsistensi menjaga disiplin fiskal akan menentukan apakah ambisi itu realistis.
Jika tidak, APBN 2026 berisiko hanya menjadi catatan angka ambisius di atas kertas, sementara rakyat masih menunggu manfaat nyata di lapangan.(**/Red)
