BOLTIM, CompasBMR.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, SE, MM, menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (6/5/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola perizinan serta mencegah praktik penyelewengan dalam proses perizinan di tingkat daerah. Dalam sosialisasi tersebut, ditegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam memastikan setiap perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Peran aktif pemerintah daerah sangat diperlukan agar sistem perizinan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” demikian salah satu poin utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Acara yang diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Polri, dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Masing-masing narasumber memberikan pemaparan mengenai langkah-langkah penguatan pengawasan serta pencegahan korupsi di sektor perizinan.
Bupati Oskar Manoppo hadir bersama jajaran pemerintah daerah Boltim, termasuk Wakil Bupati Argo Vincensius Sumaiku, Sekretaris Daerah Moh. Ikhsan Pangalima, serta Inspektur Daerah Robi Mamonto.
Pemerintah Kabupaten Boltim sendiri menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini. Menurut Bupati Oskar, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen daerah dalam menciptakan layanan perizinan yang bersih dan profesional.
“Kami akan terus mendorong peningkatan pengawasan internal, serta memastikan seluruh prosedur perizinan di Boltim berjalan sesuai prinsip good governance,” ujar Oskar.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap pemangku kepentingan di daerah dapat lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga integritas sistem perizinan, serta turut aktif mencegah potensi pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun pemerintah.
Dricks
