COMPASBMR.COM, Boltim – Anggota Komite I DPD RI, Cherish Harriette Mokoagow BA, MBA, melaksanakan reses di Kantor Bupati Boltim, Rabu (25/10/2023).
Cherish disambut Asisten Pemerintahan dan Kesra Hendra Tangel SH MH, Asisten Administrasi Umum Drs. Rusmin Mokoagow, sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah, serta jajaran Dinas Kominfo Boltim.
Kedatangan Senator muda asal BMR ini dalam rangka memonitor kesiapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Salah satu isu strategis yang dibahas yaitu kesiapan infrastruktur jaringan telekomunikasi dalam menunjang pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Pada kesempatan itu, Cherish menyampaikan bahwa persoalan menara telekomunikasi juga menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI beberapa pekan lalu. “Keberadaan jaringan telekomunikasi adalah masalah krusial apalagi dalam menghadapi Pemilu,”tuturnya.
Menurut Cherish, tantangan yang muncul saat ini adalah masih adanya wilayah yang belum mempunyai sarana infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Untuk itu, Ia mengaku akan berusaha menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait persoalan blank spot seluler ini.
“Nanti Saya minta data-data wilayahnya (blank spot) untuk ditindaklanjuti ke Kementerian terkait dan juga akan Saya sampaikan pada sidang paripurna nanti,” ungkapnya.
Sementara, Asisten Bidang Administrasi Umum, Drs. Rusmin Mokoagow, mengatakan saat ini masih ada 4 desa di Boltim yang tidak memiliki sinyal telepon seluler yaitu Desa Bukaka, Desa Matabulu, Desa Jiko Belanga, dan Desa Kokapoi.
“Di Desa Matabulu dan Jiko Belanga sebenarnya sudah ada BTS yang di bangun oleh provider sejak tahun lalu, namun hingga hari ini belum bisa digunakan oleh masyarakat karena sinyalnya tidak ada,”bebernya.
Senada dengan itu Kepala Dinas Kominfo Boltim, Moh. Rezha Mamonto, S.Kom mengaku pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi ke Kementerian Kominfo agar dapat menyediakan infrastruktur telekomunikasi demi terwujudnya Boltim bebas blank spot.
“Sejak tahun 2021 kami mengajukan permohonan pembangunan BTS ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo RI namun realisasinya belum ada,”terangnya.
Ia pun berharap, DPD RI dapat mendorong Kementerian terkait untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi di wilayah yang belum memadai bahkan blank spot.
“Pengentasan masalah ini penting karena kesenjangan akses internet dapat meningkatkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Semoga pertemuan ini dapat menciptakan solusi holistik yang dapat mengatasi tantangan dalam pembangunan infrastruktur internet di desa,”pungkasnya. (ik)
