Kathmandu, CompasBMR.com — Nepal memasuki babak baru dalam panggung politiknya. Presiden Ram Candra Paudel pada Jumat (12/9/2025) resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rekomendasi perdana menteri sementara, Susila Karki. Keputusan ini sekaligus membuka jalan bagi pelaksanaan pemilu parlemen baru yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Maret 2026.
Pembubaran DPR diumumkan dalam pemberitahuan resmi Kantor Presiden dan berlaku efektif pukul 23.00 waktu setempat. Dalam pengumuman itu disebutkan, langkah ini merupakan bagian dari transisi menuju pemerintahan baru yang lebih stabil pasca-krisis politik berbulan-bulan terakhir.
PM Perempuan Pertama
Momentum pembubaran parlemen beriringan dengan pelantikan Susila Karki sebagai perdana menteri sementara. Karki, 73 tahun, merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung dan dikenal sebagai sosok reformis. Dengan pengangkatannya, ia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Nepal.
Karki menggantikan KP Sharma Oli yang mundur dari jabatannya usai gelombang protes besar melanda negeri Himalaya itu. Aksi demonstrasi dipicu kebijakan kontroversial pelarangan media sosial yang dianggap mengekang kebebasan berpendapat.
Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Presiden di Kathmandu, disaksikan langsung Presiden Paudel, pejabat tinggi negara, serta sejumlah perwakilan komunitas diplomatik asing. Dari jajaran mantan perdana menteri, hanya Barurambat yang hadir. Meski begitu, suasana upacara tetap penuh simbol politik penting: transisi kekuasaan dalam situasi krisis.
Disambut Meriah
Penunjukan Karki disambut gegap gempita oleh publik, terutama generasi muda. Kelompok inilah yang selama berminggu-minggu turun ke jalan, menggerakkan protes menuntut kebebasan berekspresi dan perubahan arah politik Nepal.
Di luar kantor Presiden di kawasan Dikkat Mandu, ratusan warga menggelar perayaan spontan. Mereka membawa bendera nasional, menyanyikan yel-yel, dan menyalakan kembang api. Media sosial yang sempat dilarang, kini kembali dipenuhi unggahan dukungan terhadap Karki. Banyak yang menyebutnya sebagai simbol harapan baru bagi demokrasi Nepal.
Seorang mahasiswa, Anil Shrestha, 22 tahun, mengatakan kepada wartawan, “Kami percaya Susila Karki akan membawa transisi yang adil. Beliau sosok bersih, bukan politisi partai, dan itu membuat kami optimistis.”
Hasil Konsultasi Luas
Keputusan Presiden Paudel menunjuk Karki tidak diambil secara terburu-buru. Menurut keterangan resmi, penunjukan ini dilakukan setelah serangkaian konsultasi dengan militer, partai politik, pakar hukum, serta tokoh masyarakat sipil.
“Dalam situasi penuh gejolak, diperlukan figur netral yang bisa menjembatani kepentingan berbagai pihak. Susila Karki dianggap memiliki integritas dan rekam jejak yang mendukung transisi demokrasi,” ujar seorang pejabat senior di Kantor Presiden yang enggan disebutkan namanya.
Langkah ini sekaligus diharapkan mampu menenangkan situasi politik yang sempat memanas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Tantangan Berat Menanti
Meski disambut positif, jalan Karki sebagai perdana menteri transisi tidak akan mulus. Ia dihadapkan pada tantangan berat: menjaga stabilitas, mengembalikan kepercayaan publik, serta memastikan pemilu 2026 berjalan jujur dan adil.
Selain itu, masalah ekonomi yang memburuk akibat ketidakpastian politik juga menuntut perhatian. Pelarangan media sosial yang sempat diberlakukan pemerintahan Oli telah merugikan banyak sektor, mulai dari usaha kecil berbasis digital hingga perusahaan teknologi. Pemulihan kepercayaan investor asing juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan sementara.
Pengamat politik Nepal, Dipendra Adhikari, menilai Karki memiliki keunggulan unik. “Ia tidak terikat partai politik besar dan punya reputasi sebagai hakim agung yang independen. Namun, justru di situlah tantangannya: ia harus mampu bernegosiasi dengan berbagai partai yang punya kepentingan berbeda,” katanya.
Harapan Baru
Bagi banyak warga, kehadiran Karki di pucuk pemerintahan sementara membawa harapan baru. Kaum muda yang selama ini merasa kecewa dengan elite politik tradisional melihat Karki sebagai simbol perubahan.
Kalangan perempuan juga menyambut antusias pelantikan ini. Organisasi perempuan di Kathmandu menggelar aksi syukuran dengan membawa spanduk bertuliskan, “Nepal di bawah kepemimpinan perempuan pertama.”
Meski hanya memimpin pemerintahan transisi, banyak pihak berharap Karki mampu membuka jalan bagi politik yang lebih inklusif dan demokratis.
Jalan Menuju Pemilu 2026
Tahapan menuju pemilu parlemen 21 Maret 2026 diperkirakan akan menjadi periode krusial bagi Nepal. Komisi Pemilihan Umum diminta segera menyiapkan regulasi teknis dan memastikan partisipasi luas dari masyarakat.
Presiden Paudel menegaskan, pemerintah transisi akan memberikan dukungan penuh bagi penyelenggaraan pemilu. “Tugas utama pemerintahan ini adalah memastikan pemilu berjalan bebas, adil, dan kredibel,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Bagi Nepal, pemilu mendatang bukan sekadar agenda politik rutin, melainkan ujian penting bagi masa depan demokrasi. Negara yang masih berjuang memperkuat institusi pasca-perubahan konstitusi 2015 itu kini berada di persimpangan jalan.
Apakah Susila Karki mampu mengawal transisi ini dengan baik, akan sangat menentukan arah politik dan stabilitas Nepal di tahun-tahun mendatang.(**/Red)
