BOLTIM, CompasBMR.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam rangka evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025.
Sebagai bentuk kesiapan awal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Boltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota Gugus Tugas KLA. Rakor ini berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati pada Kamis (12/6/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Boltim, Iksan Pangalima, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Argo V Sumaiku.
Dalam arahannya, Pj Sekda Iksan menekankan pentingnya kehadiran pimpinan SKPD pada saat pelaksanaan verifikasi. “Pengampu kepentingan harus ada di tempat. Pendamping pengambil keputusan juga harus memahami dan menguasai data yang akan diverifikasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas PPPA Boltim, Tierza Damopolii, menjelaskan bahwa evaluasi KLA akan mengacu pada 24 indikator dalam lima klaster utama.
“Kelima klaster itu terdiri dari Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus Anak,” urai Tierza.
Menurutnya, penilaian tidak hanya menyoroti kebijakan dan regulasi, tetapi juga mencakup alokasi anggaran, partisipasi aktif perangkat daerah, kolaborasi dengan media dan dunia usaha, hingga inovasi di setiap indikator.
Wakil Bupati Argo V Sumaiku juga menegaskan pentingnya keterlibatan semua unsur dalam verifikasi. Ia meminta agar seluruh SKPD segera menyiapkan dokumen pendukung dan memahami kriteria penilaian secara menyeluruh.
“Jangan sampai ada indikator yang terlewat. Kesiapan kita harus total,” ujar Argo.
Evaluasi KLA merupakan salah satu instrumen pemerintah pusat untuk mendorong daerah mewujudkan pemenuhan hak-hak anak secara sistematis dan berkelanjutan. Kabupaten Boltim sendiri optimistis meraih predikat lebih tinggi dalam KLA 2025 berkat progres signifikan dalam program perlindungan dan pemberdayaan anak.
(Dricks)
