Boltim, CompasBMR.com – Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut) mendapat sorotan karena dinilai lamban dalam memberikan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, tahun anggaran 2025 sudah hampir berakhir dan dana ketahanan pangan desa berisiko tidak terserap optimal.
Sejumlah pengurus BUMDes Boltim belum lama ini menyatakan bahwa pelatihan pengurus seharusnya sudah dilaksanakan sejak awal tahun agar Pemerintah Desa (Pemdes) tidak ragu mencairkan dana BUMDes ketahanan pangan.
“Kalau sekarang sudah akhir tahun, Pemdes ragu mencairkan dana BUMDes ketahanan pangan dan ini bisa mempengaruhi serapan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2025,” kata mereka.
Keterlambatan pelatihan ini berpotensi membuat dana ketahanan pangan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Dana yang tidak terserap ini khawatir akan mempengaruhi alokasi dana desa tahun 2026 karena dianggap tidak mampu mengelola dana desa dengan baik.
Para pengurus bahkan menyebut adanya ancaman pemangkasan dana dari pemerintah pusat, mirip dengan yang dialami Badan Gizi Nasional, yang mengalami penarikan dana sekitar Rp 70 triliun pada tahun sebelumnya.
Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Boltim, Effendi Muda, mengungkapkan bahwa PMD sudah lama mendapat masukan untuk melaksanakan pelatihan.
“Kami sudah rapat dan membuat desain jadwal pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari PMD. Kami kuatir jika dana ketahanan pangan tidak terserap, akan berpengaruh pada APBDes tahun 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Saiful Paputungan, PIC BUMDes Ketahanan Pangan Boltim, menjelaskan bahwa koordinasi dengan PMD masih berlangsung. “Saat ini kami sedang mengecek ulang jadwal pelatihan di PMD,”katanya singkat.
Pelatihan pengurus BUMDes menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, manajemen usaha, dan pemanfaatan dana desa.
Dengan pelatihan yang tepat waktu, diharapkan BUMDes dapat lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan program ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah di tahun ini.
Kepala PMD Boltim Rahman Hulalata belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini hingga berita ini diturunkan. Namun, berbagai sumber di tingkat desa menegaskan pentingnya percepatan pelatihan dan pendampingan agar penyerapan dana desa lebih optimal, sehingga pembangunan ketahanan pangan di desa tidak terganggu.
Jika pelatihan pengurus BUMDes dan pendampingan pengelolaan dana ketahanan pangan terlambat atau tidak maksimal, bukan hanya berisiko menjadi Silpa tapi juga dapat mengakibatkan pengurangan dana desa secara permanen dari pemerintah pusat.
Hal ini akan merugikan seluruh pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Boltim ke depan.
Pemerintah daerah dan PMD diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dengan jadwal pelatihan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat waktu. Ini penting untuk menjaga kelancaran dan keberhasilan program ketahanan pangan desa serta menjaga kepercayaan pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana desa. (*/Red)
