Manado, CompasBMR.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu langkah strategis yang kini tengah diupayakan adalah pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Usulan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Senin (29/9/2025), di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut.
Dalam forum yang dipimpin Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. itu, Argo menyampaikan bahwa Pemda Boltim membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah provinsi untuk merealisasikan setidaknya satu hingga dua BLUD yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Seperti yang Bapak Gubernur sampaikan tadi, untuk mengoptimalkan PAD kami memohon kiranya ada satu atau dua BLUD yang bisa dikelola BUMD. Hal ini penting agar dapat menopang pendapatan daerah sekaligus memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah,” ungkap Argo di hadapan peserta Rakor.
Mengapa BLUD Penting?
Bagi sebagian masyarakat, istilah BLUD mungkin masih terdengar teknis. Namun, keberadaannya sangat vital dalam tata kelola pemerintahan modern. BLUD adalah unit kerja pada pemerintah daerah yang diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas.
Berbeda dengan perangkat daerah biasa yang pengelolaannya kaku karena terikat aturan APBD, BLUD memiliki pola pengelolaan keuangan layaknya perusahaan. Artinya, BLUD bisa mencari sumber pendapatan sendiri, mengelola belanja secara lebih luwes, serta memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan, sekaligus tetap melayani publik.
Di berbagai daerah lain, BLUD terbukti mampu meningkatkan PAD. Misalnya, rumah sakit daerah yang berstatus BLUD bisa lebih leluasa mengembangkan layanan kesehatan, membuka kerja sama dengan pihak swasta, hingga menambah fasilitas medis modern. Begitu pula unit-unit layanan publik lain, seperti pengelolaan air bersih, pasar, hingga kawasan wisata, dapat dikelola dengan lebih efisien bila berstatus BLUD.
Kondisi Fiskal Boltim
Bolaang Mongondow Timur adalah kabupaten yang relatif muda di Sulawesi Utara. Sebagai daerah pemekaran, Boltim masih menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur, memperluas layanan publik, sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
PAD Boltim masih terbatas dan sebagian besar belanja daerah bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Situasi ini membuat ruang fiskal Pemda menjadi sempit. Setiap tahun, kebutuhan pembangunan meningkat, sementara kemampuan keuangan daerah belum sebanding.
Di titik inilah usulan pembentukan BLUD menjadi relevan. Menurut Argo, BLUD dapat menjadi mesin baru penghasil pendapatan daerah. Tidak hanya itu, BLUD juga bisa berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
“Keberadaan BLUD sangat kami butuhkan, bukan hanya untuk memperkuat pendapatan, tetapi juga untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Boltim,” kata Argo.
Potensi Pengembangan BLUD di Boltim
Boltim memiliki sejumlah potensi yang bisa dikembangkan melalui skema BLUD. Pertama, sektor pariwisata. Dengan garis pantai yang panjang, laut yang jernih, dan pesona alam pegunungan, Boltim memiliki peluang untuk mengembangkan destinasi wisata unggulan. Bila dikelola dalam bentuk BLUD, sektor ini bisa memberikan pemasukan signifikan sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Kedua, sektor pertanian dan perikanan. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor agraris, pengelolaan pasar modern atau pusat distribusi hasil pertanian bisa dijadikan BLUD. Dengan demikian, petani dan nelayan mendapat harga yang lebih baik, sementara Pemda memperoleh tambahan pendapatan dari layanan tersebut.
Ketiga, layanan kesehatan. Rumah sakit daerah maupun puskesmas dengan pelayanan unggulan dapat dioptimalkan melalui status BLUD. Pengelolaan yang lebih fleksibel memungkinkan peningkatan fasilitas, perekrutan tenaga medis profesional, hingga kerja sama dengan pihak swasta atau BPJS Kesehatan.
Dukungan Politik dan Birokrasi
Upaya Pemda Boltim tidak berjalan sendirian. Dalam Rakor tersebut, hadir mendampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, S.T., M.E., Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, bersama sejumlah pimpinan dinas terkait. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif sekaligus menjadi sinyal penting adanya dukungan politik yang solid untuk merealisasikan BLUD.
Dukungan dari pemerintah provinsi juga sangat krusial. Sebagai pintu regulasi, Pemprov Sulut berwenang memberikan persetujuan pembentukan BLUD. Tanpa restu provinsi, upaya Pemda Boltim akan sulit terwujud. Oleh karena itu, forum Rakor menjadi momentum strategis untuk menyampaikan aspirasi secara resmi.
Tantangan dan Harapan
Meski potensinya besar, pembentukan BLUD bukan tanpa tantangan. Dari sisi regulasi, Pemda harus menyiapkan perangkat hukum yang jelas, mulai dari perda, perbup, hingga mekanisme pengawasan keuangan. Dari sisi manajemen, Pemda juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola BLUD secara profesional.
Selain itu, keberhasilan BLUD juga bergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang ketat, BLUD berisiko menjadi sumber kebocoran keuangan daerah. Di sinilah peran DPRD, Inspektorat, serta masyarakat sipil menjadi penting dalam memastikan BLUD tetap pada koridor pelayanan publik.
Kendati demikian, banyak pihak optimistis bahwa Boltim mampu melewati tantangan tersebut. Dukungan kepala daerah, sinergi eksekutif-legislatif, serta komitmen Pemprov Sulut menjadi modal besar.
Ikhtiar Menuju Kemandirian
Usulan pembentukan BLUD di Boltim sejatinya bukan sekadar program teknis. Lebih dari itu, langkah ini mencerminkan ikhtiar daerah untuk keluar dari ketergantungan fiskal. Dengan BLUD, Boltim diharapkan bisa berdiri lebih kokoh secara ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membuka ruang bagi inovasi pembangunan.
Ke depan, tantangan pembangunan akan semakin kompleks. Namun dengan terobosan seperti BLUD, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menegaskan diri untuk tidak hanya menjadi penerima bantuan pusat, melainkan juga daerah yang mampu mengelola dan mengoptimalkan potensinya sendiri.
Seperti dikatakan Wabup Argo, “Kami ingin Boltim tidak hanya mengejar pembangunan, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan fiskal. BLUD adalah salah satu jalan menuju ke sana.”
(**/Dricks)
