Wakil Bupati Boltim Argo Sumaiku Hadiri Kunker Komisi II DPR RI Terkait Pengawasan BUMD dan BLUD

Rabu, 21 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

MANADO, CompasBMR.com – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Argo V. Sumaiku, menghadiri kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Rabu (21/5/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Sejumlah anggota Komisi II DPR RI turut hadir, bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., serta Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH.

Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola dan akuntabilitas BUMD dan BLUD di daerah. Pengawasan dinilai krusial mengingat peran strategis lembaga-lembaga tersebut dalam menunjang pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah.

Baca Juga:  Forkopimda Boltim Bahas Berbagai Isu Strategis

Wakil Bupati Argo V. Sumaiku mengapresiasi agenda pengawasan yang dilakukan Komisi II DPR RI. Menurutnya, ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan pengelolaan BUMD dan BLUD yang profesional, transparan, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kehadiran Komisi II ini memberi semangat bagi kami di daerah untuk terus berbenah dalam pengelolaan lembaga ekonomi daerah seperti BUMD dan layanan publik melalui BLUD,” ujar Argo.

Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja badan usaha daerah. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap keberlangsungan dan efektivitas BUMD maupun BLUD.

Baca Juga:  Penertiban Tambang Rakyat di Boltim Dinilai Butuh Solusi Nyata

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga daerah sesuai regulasi. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah berani melakukan inovasi dan restrukturisasi terhadap BUMD yang kurang produktif.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis, di mana seluruh kepala daerah, termasuk Wakil Bupati Boltim, diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, tantangan, serta capaian terkait pengelolaan BUMD dan BLUD di wilayah masing-masing.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan terjadi perbaikan menyeluruh terhadap pengelolaan lembaga daerah guna menciptakan pelayanan publik yang prima dan mendukung pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (Dricks)

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Penertiban Tambang Rakyat di Boltim Dinilai Butuh Solusi Nyata
PRO ASN 2026 Resmi dibuka, Bupati Boltim Oskar Manoppo: Ikuti Asesmen dengan Jujur dan Objektif
Forkopimda Boltim Bahas Berbagai Isu Strategis
Kembali Resahkan Warga, Mabes Polri Diminta Turun Lapangan Tindak Dugaan Aktivitas Tambang Ilegal Mintu Atoga Boltim 
Bupati Boltim Oskar Manoppo Lantik 35 Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial, BKN Dorong Sistem Meritokrasi
Warga Boltim Berobat Cukup Gunakan KTP atau KK
Wakil Bupati Boltim Argo V.S Hadiri Rapat Paripurna HUT ke-62 Sulawesi Utara
Pemerintah Boltim dan Tangsel Perkuat Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 18:37 WIB

PRO ASN 2026 Resmi dibuka, Bupati Boltim Oskar Manoppo: Ikuti Asesmen dengan Jujur dan Objektif

Kamis, 1 Oktober 2026 - 18:56 WIB

Forkopimda Boltim Bahas Berbagai Isu Strategis

Rabu, 30 September 2026 - 11:36 WIB

Kembali Resahkan Warga, Mabes Polri Diminta Turun Lapangan Tindak Dugaan Aktivitas Tambang Ilegal Mintu Atoga Boltim 

Jumat, 25 September 2026 - 20:39 WIB

Bupati Boltim Oskar Manoppo Lantik 35 Pejabat Manajerial dan Non-Manajerial, BKN Dorong Sistem Meritokrasi

Rabu, 23 September 2026 - 18:54 WIB

Warga Boltim Berobat Cukup Gunakan KTP atau KK

Berita Terbaru

Boltim

UPTD KPH Perkuat Pengawasan HPT Mintu Boltim

Senin, 5 Okt 2026 - 00:16 WIB