CompasBMR.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan sebagai bagian dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, sebanyak 20.000 unit rumah juga dialokasikan bagi petani.
“Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 unit,” ujar Maruarar Sirait (Ara) saat menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, Rabu (2/4) malam dikutip dari Antara.
Selain wartawan dan petani, pemerintah juga mengalokasikan:
- 20.000 unit rumah bagi nelayan,
- 20.000 untuk buruh,
- 20.000 bagi tenaga migran,
- 30.000 unit bagi tenaga kesehatan (termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat),
- 5.000 unit untuk prajurit TNI AD,
- 14.500 unit bagi personel kepolisian.
“Dari kuota 220.000 unit, kami ingin memberikan kepastian bagi perbankan, penyalur, Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), pengembang, dan konsumen,” jelasnya.
Menteri PKP berencana mengundang perwakilan dari masing-masing profesi untuk membahas program ini lebih lanjut. “Ketua umum perawat, bidan, termasuk organisasi wartawan akan kami ajak berdiskusi,” katanya.
Dukungan Presiden dan Jaminan Kualitas
Program ini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Salah satu kebijakan yang mendukung program ini adalah kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM), yang turun dari 5 persen menjadi 4 persen, baik untuk rumah subsidi maupun komersial.
Ara menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden Prabowo. “Kami bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit guna memastikan kualitas bangunan sesuai standar,” ujarnya.
Selain kualitas, pemerintah juga memastikan rumah subsidi diberikan tepat sasaran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat, berdasarkan tingkat kemampuan belanja individu.
“Jangan sampai ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran atau berkualitas buruk. Tidak boleh ada kasus rumah baru setahun sudah bocor, retak, atau rusak,” tegasnya.
Pemerintah berkomitmen agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Myesha
